MEDIA PURNA POLRI,KALTENG- Peredaran berbagai jenis kayu di wilayah Patas Kec Gunung BA Barsel layak untuk dipertanyakan dari berbagai sisi,terutama sisi legal formal badan usaha maupun legal formal jenis kayunya itu sendiri,agar kedepan warga seputar hutan dan warga Barsel tidak menjadi korban bencana alam.(06/11/2019).

Hasil cek lapangan tim mpp legal formal badan usaha ada,hanya dipertanyakan apakah sudah lengkap perizinanya mengingat selama ini badan hukum usaha pemberi dokumen angkutan kayu tidak ada yang berdomisili di Bipak Kali selaku pemilik izin CV bidang Bensaw,lalu dari mana areal asal kayu yang sebenarnya,sebab pemilik izin badan usaha pembuat dokumen kayu harus sesuai dengan areal yang tercantum dalam perizinan,tidak boleh dokumen terbang kemana saja asal pajak dan atau iuran psdh masuk tanpa jelas asal usul kayu dan badan hukum usaha pemberi dokumen kayu.

Kalau melihat fakta fisik kayu sepertinya baru ditebang,bukan merupakan kayu limbah/rijek,lalu adakah IPK nya,belum IPPKH nya kalau masuk kawasan hutan,fakta ini yang menurut Pak Jn kayu tebangan baru yang diduga ditebang dari areal bekas Tambang,atau areal hutan hak masyrakat bukan kayu limbah,ungkapnya kepada awak media mpp beberapa waktu sebelum berita dikorankan.

Pak Jn termasuk jaringan mpp Kalteng yang merupakan warga setempat,sehingga tahu banyak peredaran kayu diwilayah Pospol Patas Kec Gunung BA Kab Barsel Prov Kalimantan Tengah.

Selain legal kayu dipertanyakan,legal badan hukum usahapun diragukan apa sudah memiliki izin lengkap,diantaranya 4 buah bensaw wilayah patas apakah juga mengantongi izin lingkungan hidup ,bensaw termasuk kegiatan usaha wajib amdal sesuai Permen LH No 05 th 2012,artinya wajib memiliki izin LH,selain izin industri primer hasil hutan kayu.

Perizinan bidang lingkungan hidup bagi badan hukum usaha bensaw tidak saja bersanksi administrasi tetapi juga ada aspek lingkungan hidup dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam SE Men LH No 07 th 2016 Jo UU No 32 th 2009 tentang LH,belum UU No 41 th 1999 Jo UU No 18 th 2013 tentang Pencegahan Perambahan Hutan di Indonesia,yang merupakan perundangan yang paling banyak digunakan dalam kasus Illegal Logging.

Sayangnya perundangan tersebut belum optimal diterapkan karena banyak kendala dilapangan yang dihadapi APH,terutama terkait dengan mata pencaharian warga setempat,tegas gakkum bidang illegal logging warga kehilangan mata pencaharian,lemah gakkum bidang logging hutan Negara terancam rusak berat.

Prakteknya terlihat tebang pilih,meski harus jeli memandang proses hukum bidang logging ini,tidak asal tebang tapi juga tidak tebang pilih,nah kerjaan serba salah bagi APH,maju kena mundur kena,tapi yang penting kita dorong agar tidak ada yang bermain dalam peredaran logging ini,dahulukan hukum untuk kepentingan jangka panjang Negara dan Bangsa.(Tif/Tim MPP)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini