Media Purna Polri, NTT — Tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT yang menangani kasus pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair diduga melakukan kriminalisi terhadap peraturan perundang-undangan.

Demikian penilaian Kuasa Hukum HP, Samuel Haning, SH, MH, ketika dimintai komentarnya terkait P21 (pelimpahan berkas dan tersangsa tahap 2) kasus dugaan korupsi NTT Fair yang tanpa didukung bukti berupa perhitungan kerugian negara dari lembaga audit yang berwenang pada Selasa (10/9/19) di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kupang.

Menurut Sam Haning yang didampingi anggota timnya, Marthen Dillak, SH dan Simson Lasi, SH, dalam kasus dugaaan tindak pidana korupsi, sebelum melakukan P21, jaksa penyidik harus memiliki bukti yang kuat tentang kerugian Negara yang merupakan hasil perhitungan kerugian negara yang nyata dan konkrit dalam nilai uang dari lembaga yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menghitung kerugian Negara dalam kasus dugaan korupsi.

“Jangan sampai, setelah penyidikan, menetapkan tersangka, menangkap dan menahan tersangka baru penyidik meminta BPKP atau BPK RI menghitung kerugian Negara. Kalau itu terjadi, maka jaksa penyidik melakukan kriminalisasi terhadap peraturan perundang-undangan,” tandas Haning.

Haning menjelaskan, seharusnya jaksa penyidik harus memiliki bukti kerugian Negara yang konkrit dari lembaga auditor Negara yang diberi kewenangan oleh aturan perundang-undangan di Indonesia yakni BPK RI dan BPKP.

Jadi setelah menetapkan tersangka, menangkap dan menahan tersangka, papar Haning, jaksa penyidik sudah tidak boleh melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka. “Karena untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, jaksa penyidik harus sudah punya alat bukti yang cukup (termasuk perhitungan kerugian Negara dari lembaga auditor Negara dalam kasus korupsi, red). Kalau sudah lengkap dan didukung bukti kuat untuk menetapkan tersangka, menangkap dan menahan tersangka, kenapa para tersangka masih harus menjalani pemeriksaan bolak-balik saat dalam tahanan?” tanya Haning.

Seperti disaksi wartawan, sekitar Pukul 14.30 Wita, 6 orang tersangaka dan berkas perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi NTT Fair dilimpahkan jaksa penyidik Kejati NTT ke Kejari Kupang.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Oder Maks Sombu, SH, MA, MH yang dikonfirmasi wartawan usai serah terima tersangka dan berkas kasus NTT Fair, mengatakan, setelah menerima pelimpahan tersebut pihaknya akan membentuk tim jaksa penuntut.
“Kami akan melakukan koordinasi untuk membentuk tim jaksa penuntut. Selanjutnya menyusun dakwaan untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kupang untuk disidangkan,” ujar Sombu.

Saat ditanya kapan dilakukan pelimpahan ke Pengadilan Negeri Kupang, Sombu belum dapat memastikannya. “Kami akan secepatnya limpahkan ke PN Kupang,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair  mengundang kontroversi karena diduga jaksa tidak memiliki bukti nyata dan konkrit berupa perhitungan kerugian Negara dalam bentuk nilai uang dari lembaga auditor Negara, yakni BPK RI dan BPKP. Audit rutin yang dilakukan oleh BPK RI yang tertuang dalam LHP BPK RI tertanggal 24 Mei 2019 tidak menemukan adanya kerugian Negara, bahkan tak ada potensi kerugian Negara. Hanya ditemukan adanya kelebihan pembayaran sekitar Rp 1,5 Milyar dan denda keterlambatan sekitar 1,2 Milyar dalam proyek NTT Fair.

Namun Jamkrida NTT telah mencairkan jaminan pelaksanaan dengan nilai sekitar Rp 2,69 Milyar ke kas daerah Pemprov NTT pada awal Juli 2019. Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTT, Sugiyanta, SH kepada media usai penangkapan dan penahanan tersangka mengaku kalau pihaknya telah menyelamatkan keuangan Negara/daerah sekitar Rp 2,2 Milyar.

Mantan Kadis PRKP NTT, YA, melalui Kuasa Hukumnya, Rusdinur, SH, MH sempat mengajukan gugatan Pra-Peradilan ke Pengadilan Negeri Kupang karena menilai penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan tersangka cacat hukum karena melanggar aturan perundang-undangan dan tidak didukung bukti permulaan yang cukup berupa hasil audit/perhitungan kerugian Negara dari lembaga auditor Negara yang diberi kewenangan untuk menghitung kerugian Negara, yakni BPK RI dan BPKP NTT. Namun gugatan pra-peradilan tersebut ditolak Hakim Tunggal pra-peradilan hanya menggunakan Pasal 184 KUHAP.

(Oscar/CN)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini