MEDIA PURNA POLRI,KALTENG- Wujud transparansi dan KIP Desa diujung Kota Puruk Cahu ini menjalin Kemitraan dengan Media MP Polri th 2019 upaya KIP dilingkungan Desanya,diungkap Pk Kades Tambelum Gari saat dihubungi mpp group melalui ponselnya.

KIP ini program awal Dana Desa sejak program ini bergulir th 2014-2015 yang lalu saat Presiden Jokowi melakukan temu Kepala Desa se Indonesia di Boyolali Jawa Tengah.

Presiden mengharuskan adanya informasi global penggunaan Dana Desa baik ADD maupun DD,kita konsep yang baik jika dijalankan sesuai prosedur bagus tentang Management Penggunaan Dana Desa.

Tidak mesti mesti clean dengan cara tersebut,audit Apip harus juga dilakukan secara berkala dan spontanitas apabila ada kondisi tertentu yang mengarah kepada dugaan penyimpangan,wajar jika Kpk dan Pk Kapolri menghimbau agar Dana Desa juga dipantau media cetak dan media Online.

Itu semua agar dana hasil pinjaman luar Negeri termanfaatkan secara optimal dan tertib,tidak tersia siakan yang akan merugikan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kip bagi semua badan Publik pengguna anggaran Negara sudah diatur dalam UU No 14 th 2008 Jo PP No 61 th 2010 Jo Perda Kalteng No 5 th 2013 Jo UU No 25 th 2009 Jo PP No 92 th 2012 Jo Perda Kalteng No 57 th 2013,sebagai dasar pijakan yang kuat bagi setiap WNI secara pribadi dan badan hukum diwilayah Kalimantan Tengah.

Semoga saja langkah Kades Tambelum membawa dampak positif bagi warganya,tentunya dukungan patut diberikan kepada para Kepala Desa yang melaksanakan tugas sebagaimana mestinya,penegakan hukum pengelolaan Dana Desa harus digaungkan agar para Kepala bidang melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku,kita lihat hasil kerja mereka.(Tim MP Polri)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini