Media Purna Polri, Rohil – Setidaknya ada 225 orang wakil rakyat dari DPR RI/DPRD yang telah ditangkap dan ditersangkakan KPK melakukan korupsi,apakah ada hubungannya dengan RUU KPK dengan gerombolan anggota DPR/DPRD yang telah diantar KPK Ke penjara….? yang jelas draf RUU (Rancangan Undang-Undang) KPK menjadi RUU KPK telah disahkan DPR RI untuk di bahas.

Setelah melihat RUU tersebut,Dr Muhammad Nurul Huda,SH,MH dan beberapa rakyat Riau sangat menyesalkan sekaligus kecewa melihat sikap dan tindakan DPR RI yang begitu semangat memperlemah agenda pencegahan dan pembrantasan korupsi yang di lakukan KPK.

Pelemahan tersebut terlihat dari hadirnya dewan pengawas,penuntutan harus koordinasi dengan kejagung dan KPK bisa mengeluarkan SP 3 (surat perintah penghentian penyidik).

Sementara menurut Dr Muhammad Nurul Huda SH,MH,bahwasanya hadirnya dewan pengawas dalam tubuh KPK,seakan meragukan intergritas dari pimpinan KPK dan pegawai KPK,padahal dewan pengawas KPK belum di perlukan saat ini,karena memang kenyataannya belum ada sistem yang telah di bangun hingga yang saya ketahui sudah cukup bagus.

Terkait koordinasi penuntutan ini yang sangat keliru cara berpikir DPR,memang jaksa adalah pemegang hak penuntutan pidana secara umum,akan tetapi KPK sudah di berikan kewewenangan penuntutan juga,artinya jika ada dua aturan yang mengatur suatu persoalan hukum yang sama,maka di lihat UU mana yang lebih Sistematis khusus yang mengaturnya, tentunya yang lebih Sistematis khususnya dalam penuntutan korupsi adalah UU KPK, artinya Kejagunglah yang harus berkoordinasi dengan KPK terkait dengan penuntutan tindak pidana korupsi,karena KPK adalah lembaga khusus yang di bentuk untuk mencegah dan membrantas korupsi.

Selanjutnya terkait SP3, apabila KPK diberikan kewewenangan mengeluarkan SP3, lalu apa bedanya dengan lembaga penegak hukum lainnya? yang menangani korupsi?, justru dengan tidak di bolehkannya KPK mengeluarkan SP3,maka dituntut kehati-hatian KPK dalam menindak kasus korupsi, artinya tidak ada kesempatan tersangka korupsi untuk bebas setelah ditersangkakan oleh KPK.

“Untuk itulah, seluruh Rakyat Riau menolak pembahasan RUU KPK ini,karena memang RUU KPK atas inisiatif DPR RI sangat jauh dari semangat pencegahan dan pembrantasan yang namanya korupsi”. ujarnya(Ir.MT.Situmorang)

Loading...
Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini