MEDIA PURNA POLRI,KALTENG- Berdasar investigasi Aktivis LP3K RI yang peduli anti Korupsi belum lama ini dari dua tempat yang berbeda dan klarifikasi hasil di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan tanggal 21/8/2019,belum lama ini , Bahwa stock file ( penumpukan Material ) PT. Sangga Buana Multi Karya pusat Palangkaraya yang di jalan Mayor Pithel – Mabuan ,pelaksana proyek multiyears Barsel di duga kuat belum mengantongi perijinan umum sebagai tempat Stock file dan juga sama AMP PT. Liman Bangun Persada ( LBP ) yang terletak di wilayah Desa Sababilah yang terletak di jalan Rikut Jawu Tabak kanilan, juga sama di duga mengantongi Perijinan Umum sebagai undang-undang yang berlaku, baik perijinan (Ijin Membuat Bangunan ( IMB ), UkL UPL atau di sebut perijinan Amdal dan lainnya.

Latif Kamarudin selaku aktivis peduli anti korupsi berpendapat semestinya pihak perusahaan yang sudah di anggap bonafit seperti ini harus melengkapi dan mematuhi perundang undangan dan perijinan sesuai berlaku sehingga nanti nya tidak ada indikasi nya yang melanggar undang-undang yang dapat sangat merugikan Negara maupun daerah dari sisi perijinan dan dari dua perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor alias pemborongan, menurut Latif,di duga kuat sudah menyalahi aturan dan tidak mengantongi perijinan Umum, alias ilegal tegas Latif, dan Latif meminta kepada dinas terkait dan penegak hukum selaku mitra kerja,agar melakukan tindakan dan penyelidikan terhadap dua perusahaan ini yang di duga kuat tanpa mengantongi perijinan umum,bahkan menurut Latif Kamarudin patut juga di Lidik dari hasil galian C tanah uruq yang punya PT Sangga Buana Multi Karya,pusat Palangkaraya dari mana mereka mendapatkan material tanah uruq galian c untuk proyek peningkatan Jln Mayor Pithel – Mabuan – Kalahien ,apakah sudah legial material galian C tersebut sesuai perijinan dan undang-undang yang berlaku, maka dari itu Latif Kamarudin meminta kepada penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, tandas nya Latif.

Sorot tajam Tifkam kepada Badan Hukum Usaha sudah sepatutnya dilakukan,selain karena dia aktifis LSM Anti Korupsi,indikasi dugaan illegal badan Hukum Usaha ini sudah menjamur dan bakal merugikan PAD Barito Selatan bila kondisinya mengaabaikan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Lagi-lagi dugaan pidana lingkungan muncul,karena keduanya termasuk jenis usaha yang wajib Amdal,wajib memiliki Izin lingkungan sebelum badan hukum usaha ini operasional,inkar yuridiksi lingkungan terancam pidana lingkungan hidup baik denda dan ancaman penjara,mau kapan sanksi ini bisa diterapkan tergantung ketegasan Aph dalam lidik dan sidik agar proses hukum tetap berjalan,dan untuk dorong Aph bertindak tegas kemungkinan data penyimpangan terhadap aturan yang ada bertahap akan dilaporkan Lp3k-Ri setelah tim hukum Lsm dan perwakilan mpp Kalteng berkordinasi terlebih dahulu dengan pihak terkait,demikian ungkap Tifkam mengakhiri diskusi dengan awak media mpp Sabtu 24 Agustus 2019 di kota Buntok Barsel Kalimantan Tengah. (Tim MPP)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini