Media Purna Polri, Jakarta – Terkait revisi Undang – Undang ketenaga kerjaan, seluruh yangtergabung dalam organisasi serikat pekerja ( GEKANAS ) tegas melakukan penolakan tersebut. Dilakukan karena wacana revisi Undang – undang tersebut dianggap akan sangat merugikan para pekerja.

” Kami dari GEKANAS ( Gerakan Kesejahteraan Nasional ) yang merupakan gabungan dari organisasi pekerja tegas menolak :
1. Revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenaga kerjaan
2. Tolak penghapusan Pesangon
3. Tolak Upah Murah
4. Tolak Outsourching
5. Tolak Pembebasan Tenaga Kerja Asing

karena akan sangat merugikan para pekerja. ” Tegas koordinator GEKANAS R Abdullah dijakarta, Rabu (21/8/2019).

Demo gerakan buruh diistana dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan TNI AD serta SATPOL PP dan dibawah komando Kapolres jakarta Pusat Kombes Pol. Harry kurniawan.

R.Abdullah pun menegaskan beberapa alasan penolakan tersebut, karena samapai saat ini belum ada kajian yang pasti tentang manfaat revisi tersebut. Belum lagi keterwakilan organisasi serikat pekerja tidaklah dilibatkan dalam pembahasan revisi Undang – Undang tersebut.

Karena Undang – Undang ini sangat menentukan nasib 51 juta pekerja formal yang sedang bekerja dan jika dijumlahkan dengan keluarganya dapat mencapai seratus juta lebih atau sekitar 50% penduduk Indonesia.

Bahkan, lanjut R abdullah pemerintah belum melakukan dialog secara konprenship dengan serikat pekerja / serikat buruh dalam hal rencana revisi Undang – Undang tersebut. Apalgi mekanisme pengambilan keputusan merivisi Undang – Undang tersebut belum dijalankan dengan benar, ” hal ini ditandai dengan tidak adanya dokumen sebagai hasil pembahasan bersama dengan semua pihak terkait, terlebih dengan perwakilan para pekerja, yang ada adalah bahwa revisi Undang – Undang ketenaga kerjaan telah disetujuin oleh LKS Tripartit, itupun LKS Tripartit Tahun 2016 tetapi sekali lagi tanpa dokumen yg resmi.” Katanya

(Baharudin)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini