MEDIA PURNA POLRI,KALTENG- Salah satu syarat proses delik dalam Perkap No 14 th 2012 tentang Management Penanganan Perkara Pidana Dilingkungan Polri,dengan aturan tersebut setidaknya ada batasan yang jelas apakah suatu petistiwa hukum ada tidak unsur pidananya,dengan kata lain ada indikator dasar untuk ukuran perkara pidana.

Saksi korban juga telah mengirimkan surat pengaduanya ke Polda Kalteng tgl 6 Juni 2019 lalu dan hingga kini belum ada informasi lanjutanya apakah surat belum diterima ataukah masih banyak kesibukan hingga rekan di Polda Kalteng belum sempat menindak lanjuti pengaduan saksi korban dugaan penipuan dan atau penggelapan oleh oknum Djr yang terindikasi masuk juga pasal pencucian uang melihat modus operandi dan unsur-unsur dalam uu No 8 th 2010 tentang TPPU atau perundangan terkait lainya.

Berdasarkan UU No 8 th 2010,UU perbankan,OJK,peraturan PPATK,KUHP,KUHAP,legal opini tim hukum mpp Kalteng dan LBH PKRI DPW Mako Kalteng terduga Djr sudah masuk unsur delik,diantaranya bukti kwitansi saksi korban Ny DW warga Buntok senilai Rp 2,250M dan bukti saksi korban sendiri,serta 27 saksi korban lainya,diantaranya 17 orang saksi korban yang telah memberikan keterangan kepada Tim lidik Polda Kalteng atas laporan dan pengaduan saksi korban Pk Ucang warga Buntok Barsel Kalimantan Tengah.

Sebagaimana informasi yang didapat awak media mpp dari Polres Barsel dan saksi korban Pk Ymn yang juga kawan dekat terduga Pk Djr sewaktu bertugas di bagian kredit Bank BRI Cab Buntok sebelum kasus ini mencuat.

Kasus dugaan TPPU dan atau setidaknya Psl 378 dan atau 372 ini oleh terduga Djr sebenarnya ada kaitanya dengan perundangan Perbankan,OJK dan PPATK diantaranya soal proses kredit yang diduga memberikan pemberian kredit diatas nilai angunan seperti kredit Pk AF warga Desa Palu Rejo senilai 750 Jt,pengakuan Pk AF angunanya maksimal senilai 400 Jt saja,bila terbukti benar setelah diperiksa tim OJK apa cara tersebut legal,dan siapa yang bertanggung jawab bila kredit macet.

Kemudian proses kirim tunai diatas nilai Rp 100 Jt harusnya ada proses khusus dalam sistim online banking,pengirim dan penerima harus jelas hubungan hukumnya.Pengakuan Pk AF saat kirim tunai dari EDC miliknya sampai nilai 750 Jt/sekali transaksi tidak ada kendala bisa langsung,apa hal ini tidak termasuk transaksi yang mencurigakan,lalu ada kah hal tersebut dilaporkan ke APPTK maksimal 14 hari paska transaksi oleh pihak Bank BRI Cab Buntok.

Tim mpp berupaya minta penjelasan pihak Bank BRI Cab Buntok datang langsung,dibilang tidak lagi ditempat,lewat surat konfirmasi tidak ada jawaban,padahal lembaga perbankan adalah BUMN artinya para pegawainya dipersamakan oleh hukum dengan ASN yang wajib mentaati UU No 5 th 2014 Jo PP No 53 th 2010,plus permenpan terkait,terus bagaimana bila faktanya Pk Kacab BRI Buntoknya tidak bersedia ditemui media dan LSM,mungkin langkah yuris melalui gugat KIP oleh Media dan atau LSM ke KID Palangka Raya agar ada kejelasan permasalahanya,kita tunggu liputan lanjutanya. (Toto/Team)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini