MEDIA PURNA POLRI,JAWA BARAT- Badan Pengelola Waduk Cirata (BPWC) dibentuk oleh PT. PLN (Persero) yang didirikan pada tanggal 30 Oktober 1995. Yang bertumbuh kembang menjadi produsen listrik terpercaya dimasa kini dan mendatang hal ini ditetapkan oleh:
– SK Gubernur Jawa Barat No. 25 Tahun 1998
– SK Gubernur Jawa Barat No.42 Tahun 2002 tentang Pengembangan Pemanfaatan Umum Lahan dan
Waduk.

Berdasarkan temuan dan teknik investigasi, observasi, penelitian, konsultasi secara profesional, prosedural, dan dengan data-data yang valid, ada kekhawatiran warga sekitar yang peduli dan pihak yang mengetahui sejarah keberadaan Bottom Outlet Katup Waduk Cirata, yang dilengkapi pintu klep (Gate Valve) yang dapat dibuka-tutup pada saat diperlukan melalui saluran pembuangan Bottom Outlet katup untuk penggelontoran sedimentasi, adanya bottom outlet Katup Dam Cirata ini lebih menguntungkan karena pada saat diperlukan pengurangan sedimen cukup dilakukan dengan membuka pintu klep (Gate Valve) dan mengeluarkan debit air yang membawa sedimen ke sungai bagian hilir bendungan, yang berfungsi untuk mencegah degradasi sungai di Down Stream akibat suplay sedimen yang tidak seimbang dan sekaligus menjaga kestabilan regime sungai.

Namun saat ini kondisi Bottom Outlet katup dan beberapa saluran pembuangan yang berada tepat dibelakang hilir Waduk Cirata, semuanya itu macet total tidak berfungsi dan difungsikan, dan tempat didepan pintu pembuangan terdapat areal tanaman pisang juga pesawahan, dipastikan sudah tidak berfungsi saluran pembuangan sendimen tersebut.

Akibat kurangnya pemeliharaan, pengawasan, dan penanganan secara intensif dan berkala, hingga tejadi pembiaran padahal mungkin secara berkala PT.PJB Pusat Surabaya sudah mensuplay dana untuk pemeliharaan, pengelolaan Bottom Outlet Katup Waduk Cirata, yang tentunya disesuaikan dengan SOP pemeliharan dan jadwal pemeliharaan juga biasanya upaya yang harus dilakukan pihak BPWC dan divisi pemeliharaan, seolah hanya wancana dan wacana semata juga diduga erat kaitannya dengan BPWC yang pernah mengalami kerugian sebesar 212 M yang kala itu pernah diungkapkan oleh kepala BPWC.

Bottom Outlet Katup Waduk Cirata itu, didirikan pada tahun 1987 oleh insinyur dan teknisi Jepang, yang dibangun tepat diatas permukaan lereng patahan cantayan, yang ditanam di dasar air pada kedalaman 221 M, berdiameter 5,5 meter dengan menggunakan seling-seling dari baja cukup kuat dan sangat diperhitungan menurut para pendahulua dan pendiri Waduk Cirata.

Bahkan sampai saat ini pun seling-seling tersebut tidak ada yang berani menyentuh apalagi membukanya. Ada apa? dan mengapa?

Bahkan yang lebih memprihatinkan saat ini beberapa awak Media Purna Polri yang merupakan warga sekitar juga pemerhati sekaligus pencinta Waduk Cirata, cukup terkagetkan melihat kondisi saat ini disalurkan pembuangan Bottom Outlet Katup Waduk Cirata yang berada tepat dibelakang hilir Waduk Cirata, yang terdapat beberapa pintu pembuangan sedimen, kondisinya sangat tidak terawat, macet total tidak berfungsi dan tidak difungsikan, yang dihiasi dengan pepohonan dan pesawahan diareal pembuangan sedimen Bottom Outlet.

Dikhawatirkan saat ini bahwa Waduk Cirata menjadi predikat “Comberan Raksasa” dan predikat Waduk Cirata bagaikan lautan eceng, dengan debit efektif 2,165 juta M3 yang sudah terkontaminasi zat-zat beracun, berbahaya (B3) serta unsur-unsur kimiawi lainnya.

Hal ini juga sangat dikhawatirkan menjadi sorotan publik Dunia Internasional, dalam dan luar Negeri juga sangat dikhawatiirkan bagaimana jika seandainya Bottom Outlet Katup Waduk Cirata ini bergeser atau misalnya patah akibat menahan beban yang berada dizona bahaya Bottom Outlet Katup.

Seiring waktu berjalan jika tidak segera ditata dan diupayakan sudah tentu akan menjadi bencana dan malapetaka. Bukan karena alam melainkan akibat ulah dan perbuatan sumber daya manusianya itu sendiri akibat kurangnya pemeliharan, perhatian serius, pengawasan dan penanganan secara insetif serta profesional.

Akibat bencana dan malapetaka tersebut diatas seandainya terjadi siapa, yang bisa menahan lompatan air yang keluar dari pintu Klep (Gate Valve) yang keluar melalui salurkan pembuangan Bottom Outlet yang berada dibelakang hilir Waduk Cirata itu.

Dengan luas genangan air mencapai 6300 ha., menurut para pendahulu pembangunan waduk Cirata, hanya dalam hitungan ±45 menit, lompatan air debit efektif 2.165 M3 setara dengan jarak Cirata ke Monas Jakarta. Sungguh tidak terbayangkan bila hal ini terjadi sungguh betapa mengerikannnya.

Juga keberadaannya Kolam Jaring Apung seluruhnya akan amblas terperosok ke dalam dasar Waduk Cirata. Air dengan debit efektif 2.165 M3 akan kering kerontang yang tentunya sangat berdampak terdapat kerugian Negara yang luar biasa fantastik dan segala konsekwensi yang harus ditanggung jawab oleh BPWC selaku Badan Pengelola Waduk Cirata “karena diawal perjanjian dengan Negara, divisi pemeliharaan mengatakan bahwa disetiap tetes air di Waduk Cirata harus menjadi energi” yang berguna bagi kehidupan manusia, mahluk hidup, ekosistem dan lingkungan hidup, serta lingkungan sekitarnya.

Sehingga sampai saat ini pihak BPWC selaku badan pengelola dan berbagai divisi pemeliharaan beserta para tenaga ahli dibidangnya pun diduga tutup mata, tutup telinga dan tutup mulut yang terkesan Off The Record.

“Tentang Dana CSR BPWC yang diduga belum optimal dan maksimal memberikan manfaat kepada warga masyarakat sekitar”
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa CSR (Corporate Social Responsibility) suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab, perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa anak-anak tidak mampu didaerah tesebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum sumbangan untuk membangun desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada dekat di sekitar perusahaan tersebut berada.

Berapa bulan kebelakangan tepatnya bulan Januari 2019 sudah ada audensi klarifikasi dan komitmen bersama dengan berbagai kalangan. Dalam acara audensi wawancara klarifikasi pada hari Kamis tgl 17 Januari 2019 di Saung Bamboo Nagrog Kec. Cipeundeuy tentang klarifikasi pengalokasian dana CSR ke warga sekitar dan pertanyaan tentang tidak berlakunya Paket C di BPWC untuk menjadi anggota Satpam dan lain sebabnya.

Singkatnya pengalokasian Dana CSR berdasarkan prioritas didua Desa yaitu : Warga Desa Sinaraja dan Warga Desa Sirnagalih (Ring 1) BPWC.

Yang sudah direalisasikan warga masyarakat Desa Sinaraja yaitu pengadaan air besar dengan Dana CSR sebesar + 20 juta namun untuk warga Desa Sirnagalih Kp. Gandasoli RT.03 RW. 07 (Ring 1) hingga kini belum ada realisasinya dengan berbagai alasan ini itu dan apa segala macam yaitu : pengadaan MCK warga sampai saat ini pun warga masyarakat masih mempertanyakannya.

Yang berdampak kepada BPWC serta hilangnya kepercayaan warga sekitar yang sangat berpengaruh terhadap hilangnya citra dan reputasi BPWC.

Dampak sikologis warga sekitar dengan adanya requitment penerimaan Satpam di BPWC
diduga carut-marut, serta penolakan Ijazah Paket C.
Melalui pelelangan terbuka nomor 113/PEL/612/BPWC/2019 nama pekerjaan jasa pengamanan (Satpam) area PT. PJB wilayah Kab. Purwakarta sumber data : anggaran operasi yang ditetapkan oleh : pelaksana pengadaan PT. PJB BPWC manager keuangan dan adminitrasi BPWC.

Banyak meninggalkan berbagai indikasi, polemik, carut-marut, kolusi, nepotisme, dan dugaan politik uang, penolakan Ijazah Paket C dan kekecewaan warga sekitar hingga sampai saat ini meninggalkan dampak sikologis yang begitu mendalam terhadap salah satu puteri warga sekitar yang merupakan Mitra Kerja BPWC dan warga pecinta, pemerhati Waduk Cirata.

Pelelangan umum pekerjaan pemantauan kualitas air, pemantauan kualitas udara, pemantauan logam berat pada biota perairan Waduk Cirata dan pengukuran kualitas fisika dilingkungan kerja area kantor pada tanggal 11 Januari 2017 lalu, dengan anggaran : HPS (Harga Prakiraan Sendiri) Rp.712.292.600 yang ditetapkan oleh ketua panitia pengadaan barang dan jasa PT. PJB BPWC diduga bias, dan diduga kurang maksimal dengan juklak dan juknisnya kurangnya keterbukaan dan transparansi.

TENTANG PENGAMANAN POWER HOUSE (RUANG GENERATOR) WADUK CIRATA DIDUGA TENAGA SATPAM KURANG EFEKTIF
Menurut pakar pendiri bendungan dan pendahuluan di PT. PJB Up Cirata, bahwa dulunya Professor Dr Insinyur dari Mabes Polri telah menciptakan suatu alat bunyi (alarm) yang bisa membuat orang pingsan, apabila orang yang hendak berbuat jahat atau sabotase yang masuk ke ruang generator bila mendengar suara bunyi tersebut seketika itu akan jatuh pingsan, hanya cukup dengan menekan tombol oleh operator yang dikendalikan oleh monitor computer jarak-jauh, seketika itu pula para pelaku yang pingsan tersebut tinggal mengamankan dan meringkusnya. Jika sekarang ini masih ada dan tetap dipertahankan serta dilestarikan keberadaannya tentunya bisa menekan laju penambahan tenaga pengaman (Satpam) yang setiap tahunnya bertambah sesuai permintaan, mungkin bisa lebih efektif yang juga diduga kuat setiap ada pengadaan atau rekrutment tenaga satpam selalu terindikasi dan disinyalir oleh berbagai carut-marut, dan masuknya penumpang-penumpang gelap yang ikut menggunakan, serta masuknya pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak berkepentingan yang senantiasa memanfaat momen momen seketika.

“Kehilangan citra dan reputasi jauh lebih mudah dibanding usaha membangunya, dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun citra dan reputasi yang baik, tetapi cukup satu menit untuk meruntuhan, mempetahankan citra dan reputasi tidaklah mudah”
Oleh karena itu pengelolaan citra dan reputasi merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya cukup dibebankan pada bagian publik relation atau bidang komunikasi korporat bahkan tanpa dukungan dari manajemen puncak, pengelolaan citra dan reputasi cenderung akan berjalan ditempat. Citra dan reputasi harus dibangun dari tindakan operasional sehari-hari yang konsisten dengan tata nilai perusahaan.
Yang menjadi pertanyaan dan sorotan publik dan berbagai kalangan akademis non akademis, yang akan menjadi urgen issue nasional, antara lain :

1. Sampai sejauh mana divisi pemeliharaan BPWC, pengelolaan Bottom Outlet Katup, serta beberapa lubang pembuangan Bottom Outlet Waduk Cirata, yang saat ini diduga macet total, tidak terawat dan tidak berfungsi juga tidak difungsikan?
2. Apa upaya BPWC saat ini
3. Apakah ada SOP pemeliharaan Bottom Outlet
4. Apakah ada jadwal pemeliharaan Bottom Outlet
5. Sampai sejauh mana pengalokasian dana CSR yang diduga belum optimal dan simpang siur
6. Apakah prioritas warga sekitar sudah seluruhnya merasakan manfaatnya
7. Anggaran CSR Tahun 2018 berapa
8. Anggaran CRS Tahun 2019 berapa
9. Bagaimanakah saat ini diawal perjanjian dengan Negara divisi pemeliharaan kala itu mengatakan “bahwa disetiap tetes air di Cirata harus menjadi energi. Apakah sudah sesuai dengan penerapannya, Apakah konsekwensinya saat ini terhadap Negara
10. Bagaimana system security (Safety) saat ini di ruang Generator Power House  Berapa orang jumlah total tenaga Satpam di areal Power House saat ini, Apakah ada perubahan dulu dan sekarang
11. Bagaimana tentang pelelangan umum pekerjaan pemantauan kualitas air, pemantauan kualitas udara pemantauan logam berat pada lingkungan area kantor sesuai dengan proses pelelangan 11 Januari 2017 lalu dengan anggaran HPS (Harga Prakiraan Sendiri) Rp. 712.292.600,- yang ditetapkan oleh ketua panitia, pengadaan barang dan jasa PT. PJB BPWC,Apakah sudah sesuai penerapannya, Apakah sudah sesuai dengan juklak-juknisnya Dan dimenangkan oleh siapa tendernya.

Sudah saatnya warga masyarakat Kecamatan Cipeundeuy, warga sekitar Desa Sirnagalih (Ring I) BPWC, Waduk Cirata berbagai kalangan akademis non akademis, para pemangku kepentingan, Mustika Cipeundeuy dan Kepala Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat buka mata, buka telinga, buka mulut serta memahami, menyikapi, meneliti, observasi dengan segala pemahamannya agar tidak menjadikan kedunguan intelektual, tentang manfaat Waduk Cirata, manfaat BPWC bagi masyarakat sekitar, kawasan objek vital nasional Waduk Cirata tercinta ini. Agar tidak bermunculan penumpang-penumpang gelap yang ikut menyuarakan hal ini, juga mencegah munculnya opini, asumsi yang semrawut.

Yang tentunya mengacu kepada regulasi dan undangan undang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) No 14 tahun 2008 yang selama ini warga masyarakat belum berdiri mengenalnya walaupun sudah diundangkan beberapa tahun lalu.
• Undang-Undang RI No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 65 ayat 4 menyebutkan setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undang dan ayat 5 menyebutkan setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat penggunaan pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan.
• Undang-Undang ITE no 11 tahun 2008 tentang pemanfaatan teknologi ITE, yang dilaksanakan berdasarkan azas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian itikad baik dan kebebasan memilih teknologi ataupun netral teknologi.
• Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional Pasal 4
(1) Pengelola Obyek Vital Nasional bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengamanan Obyek Vital Nasional masingmasing berdasarkan prinsip pengamanan internal.
(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban memberi bantuan pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional.(Team KBB)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini