Pungutan Liar di Pelabuhan Gunung Sitoli Harus diberantas, Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum harus bertanggung jawab

0
975
views

Mediapurnapolri.net

Anda tau, kenapa suatu daerah tidak bisa maju? Mungkin juga Anda ingat mengapa suatu daerah disebut daerah miskin?

Salah satu penyebabnya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh oknum oknum preman atau mereka sering menyebut dirinya BURUH.

Kita dikejutkan oleh sebuah postingan di Facebook. Dalam postingan itu, seorang penumpang kapal dari Gunung Sitoli – Sibolga dibentak bentak sampai diperlakukan kasar oleh oknum di pelabuhan Gunung Sitoli karena tidak mampu membayar para buruh yang meminta jumlah besar untuk mengangkat barang penumpang ke atas kapal.

Bukan hanya di pelabuhan Gunung Sitoli bahkan pada tahun 2012 hal ini terjadi di Pelabuhan Teluk Dalam Nias Selatan. Para buruh seperti preman yang menurut penulis dilindungi oleh Aparat Penegak Hukum. Mengapa karena pada saat kejadian disana banyak aparat yang mestinya bisa membantu tetapi mereka hanya DIAM seribu bahasa.

Sebagai orang Nias dan sebagai seorang Advokat, saya GERAM melihat perbuatan seperti ini.

Bagaimana mungkin wisatawan datang ke Nias jika manusia manusia tidak bermoral ”otak recehan” di pelabuhan masih banyak yang seperti preman dan melakukan tindakan sewenang-wenang.

Kepada aparat penegak hukum :

Jika anda tidak mampu menertibkan preman preman itu, keluar anda dari sana.
Kedua, jangan sebut lagi anda aparat jika anda juga yang melindungi preman yang hanya memikirkan uang recehan.

Semoga saja, apa yang pernah dikatakan oleh masyarakat tidak benar terjadi. Banyak yang berasumsi aparat yang dikirim ke Nias itu rata rata aparat yang tidak berkualitas atau dengan kata kasarnya aparat buangan (aparat bermasalah).

Kalau aparatnya bermasalah bagaimana bisa mengayomi masyarakat. Dirinya sendiri saja tidak bisa diayomi.

Tindakan para preman preman (buruh) tentu adalah bagian dari pungutan liar.
Oknum oknum seperti ini telah melangar hukum. Oleh karenanya, mereka harus diproses hukum.

Selain itu, aparat penegak hukum termasuk pihak otoritas pelabuhan (dinas perhubungan/sahabandar yang melakukan pembiaran atas tindakan para buruh ”preman recehan” harus diproses dan harus dipecat dari jabatannya. Sebab perbuatan mereka masuk dalam kategori PUNGLI.

Definisi Pungli berdasarkan pasal 12 huruf e
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
• Pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan
hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa
seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima
pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu
bagi dirinya sendiri;
• Pegawai negeri atau penyelenggaran Negara yang pada waktu
menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong
pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara yang lain
atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau
penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut
mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal
tersebut bukan merupakan utang.

Jika kita memperhatikan UNSUR OBJEKTIF PUNGLI
1. Pegawai Negeri atau atau penyelenggara negara
(deambtenaar);
2. Menyalahgunakan kekuasaan (misbruik van gezag);
3. Memaksa seseorang (iemand dwigen om) untuk : – Memberikan sesuatu (iets af geven); – Membayar (uitbetaling); – Menerima pembayaran dengan potongan, atau
(eene terughouding genoegen nemenbij eene
uitbetaling); – Mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (een
persoonlijken dienst verrichten).

Menurut hemat penulis, dari unsur objektif pungli tersebut maka dapat ditarik benang merah bahwa tindakan para oknum di pelabuhan Gunung Sitoli masuk dalam kategori PUNGLI.

Kita berharap pemerintah daerah dan Aparat Penegak Hukum harus segera ambil tindakan. Jika hal ini terus dibiarkan maka implikasinya akan terus berkembang dan menginjakkan injak masyarakat dan akan berdampak pada wisatawan yang takut datang ke Nias.

Masyarakat kecil harus dilindungi dari perbuatan sewenang-wenang. Pemda harus bertanggung jawab terhadap masyarakat untuk memberantas semua tindakan yang membuat masyarakat sengsara. Jika Pemda hanya DIAM maka perlu dipertanyakan profesionalitas dan sikap Pemda yang tidak menjunjung tinggi asas-asas pemerintahan yang baik.

Hal ini dapat menjadi evaluasi buat masyarakat agar lebih berani melawan kezoliman dari perbuatan sewenang-wenang. Jangan takut sebab anda dilindungi oleh Undang-Undang.
Saatnya masyarakat harus berani mengatakan kebenaran.

Sumber :

(Onesius Gaho, S.H.)
Advokat dan Praktisi Hukum

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini