MEDIA PURNA POLRI,KALTENG- Bukti hormat saksi korban dugaan penipuan dan atau penggelapan saksi korban Oknum Pk Djr masih menunggu LHP Polda Kalteng sesuai prosedur KUHAP dan bukti lapor saksi korban ke Polda Kalteng tgl 6 Juni 2019 lalu belum lidik Tim Polda Kalteng terhadap dugaan kasus ini sudah berjalan sekitar satu setengah bulan sebelumnya sebanyak 28 saksi korban dan sekitar 17 saksi yang memberikan keterangan kepada Tim Polda Kalteng sebagaimana keterangan saksi korban AR warga Desa Palu Rejo Buntok Barsel kepada Tim mpp dan LBH PKRI Mako Kalteng.

Sementara itu saksi korban lain Pk Ymn warga Kota Buntok menjelaskan perkiraan total kerugian korban oknum Pk Djr sekitar 67 M untuk wilayah Kalteng saja belum wilayah Kalsel ungkapnya kepada Tim mpp saat ditemui di rumahnya beberapa waktu lalu sebelum berita ini dikorankan mpp sebagai hak dasar para korban untuk mendapatkan uangnya kembali.

Sayangnya,ungkap Pk Ymn korban ini tidak kompak,masing-masing menggunakan cara non yuris sehingga antara saksi korban yang satu dengan lainya tidak ada komunikasi yang baik terkesan individualis,kurang memperhatikan hak umum agar uang yang sudah diembat oknum Pk Djr bisa kembali,kemungkinan saksi korban mendapat informasi yang beragam tentang cara menuntut oknum Pk Djr yang menghilang dari staf Bank BRI Cab Buntok sebagai bagian kredit.

Dari data lapangan ditemukan hal yang ganjil,apakahoknum Pk Djr bekerja sendirian atau ada tim terselubung ,soalnya saat menawarkan kredit kepada nasabah Pk AR misalnya,ternyata tidak datang sendiri,tetapi tim kredit dari Bank dimana Pk Djr bekerja,artinya ada pihak lain yang melobi calon nasabah seperti Pk AR warga Desa Palu Rejo,tinggal tim penyidik yang harus membuktikan ada tidaknya hubungan dugaan penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan Pk Djr dengan kinerja tim kreditur Bank BRI Cab Buntok.

Kesulitan media,sementara ini Kacab BRI Buntok nutup diri total kepada awak media mpp yang terus menelisik dugaan kasus ini yang mungkin saja bisa dijerat dengan UU pencucian uang mengingat kinerja oknum terduga Pk Djr dalam operasinya menggunakan norek orang lain,bukan norek pribadinya dengan alasan dirinya orang pegawai Bank dilarang mengoperasikan sejumlah uang dalam jumlah banyak.

Pihak Bank tempat oknum Pk Djr bekerja juga nutup informasi keberadaan terduga saat ini domisili dimana,meski ada info bahwa Pk Djr mengundurkan diri dari Bank BRI Cab Buntok,itu baru isu tidak didukung bukti formal yang menunjukan Pk Djr benar-benar telah mengundurkan diri dari Bank BRI Buntok.

Demikian juga ada nasabah BRI obyek jaminan di Jihi Bambulung luar,atas nama Pk WN dengan nilai jaminan berdasarkan keterangan Pk WN hanya sekitar Rp 500 Jt,tetapi kredit bisa cair sekitar Rp 750 Jt,hingga saat ini kreditnya macet,dan tim mpp tahu karena laporan Pk WN sendiri kepada LBH PKRI Mako Kalteng beberapa waktu lalu saat mengeluhkan kreditnya macet lantaran usahanya lagi lesu.

Hal lain yang janggal menurut tim mpp diantaranya soal jaminan nasabah,Pk AR misalnya nilai jaminan sekitar Rp 450 Jt saja,tapi bisa mencairkan kredit sekitar Rp 750 Jt,artinya nilai jaminan kredit lebih rendah dari flapon kreditnya,apa ini lumrah dalam dunia kredit perbankan apa sudah sesuai dengan aturan OJK,dan apa OJK sudah tahu akan hal ini.

Dari sisi administrasi dan perundangan pihak Kacab tidak mau menjelaskan hal aturan transfer uang dalam jumlah diatas Rp 100 Jt,kenapa bisa langsung bisa transaksi setor tunai diatas Rp 100 Jt,Pk AR misalnya bisa kirim langsung lewat EDC pribadinya sebesar Rp 750 Jt sampai dua kali langsung tanpa jeda kepada rekening Bos Sarang Walet Ampah Pk HL total Rp 1,5 M tanpa prosedur baku sesuai perundangan yang berlaku,apa tidak melanggar aturan PPATK dan Perbankan,siapa yang tahu akan hal ini dan siapa yang bertanggung jawab ketika muncul masalah seperti sekarang ini.

Sebagai Kepala Badan Hukum BUMN Pk Kacab BRI Buntok apa tidak ingat dengan PP 53 th 2010 Jo UU No 5 th 2014 tentang ASN,bukankah pegawai BUMN disamakan oleh UU dengan PNS,artinya setiap pegawai BUMN adalah PNS dan ingat PNS ada kewajiban KIP( UU No 14 th 2008 Jo PP No 61 th 2010 Jo Perda Kalteng No 5 th 2013) belum ada kewajiban Pelayanan Publik(UU No 25 th 2009 Jo PP No 92 th 2012 Jo Perda Kalteng No 57 th 2013) semua terkait kewajiban sebagai PNS dan atau yang dipersamakan denganya,belum peraturan OJK tentang KIP dilingkungan perbankan,nah berpijak pada aturan tersebut apa sikap Pk Kacab sudah sesuai aturan yang ada.

Legal opini tim mpp berharap semua pihak ikut mendukung penegakan hukum dengan menyesuaikan perannya masing-masing,cara menutup informasi publik yang merupakan kewajiban Badan Hukum Usaha Perbankan tentu kurang bijak akibatnya lidik menjadi lambat,korban oknum Pk Djr terus menunggu dan menunggu,pihak Polda pun akan kesulitan melakukan lidik jika para pihak yang dimintai keterangan menutup diri,lalu bagaimana hukum bisa tegak dan kapan kita akan menjadi warga Negara yang baik,yakni taat hukum dan menghormati APH.

Dalam aturan Dumas masa waktu lidik maksimal 4 bln,habis waktu itu harus ada kepastian hukum,masuk delik atau tidak,lanjut atau Sp3 semua kewenangan Polri(UU no 2 th 2002),tentang Polri Jo Perkap No 14 th 2012 tentang Managemen delik Jo Perkap No 16 th 2010 tentang KIP Polri,semua ada aturan hukumnya dan mari kita dorong Polri bekerja secara maksimal,profesional,dan lembut tapi tegas dalam sikap hukum,Bravo Polri dan Bravo mpp selaku mitra dalam penegakan hukum di NKRI,Jaya Bangsaku,Jaya Negeriku,tegakan hukum dibumi Nusantara,kita tunggu sp2hp dari rekan di Polda Kalteng.(Tim MPP)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini