MEDIA PURNA POLRI,KAB.BURU- Dalam rangka meraih kembali predikat opini Wtp kelima tahun 2019, Kepala Badan Pengawas Inspektorat Kab. Buru Sugeng Widodo, Sp,MM dalam temu wicara dengan mp Polri di ruang kerjanya menjelaskan terkait program kerja Inspektorat Kab.Buru di th 2019 dalam kepengawasan skala prioritas sistim strategi yang akan diterapkan sbb :
1. Tugas pokok dan pundi.
2. Ketersediaan sumber daya manusia.
3. Laporan pertanggung jawaban baik pisik maupun administrasi di setiap desa sebagai pengguna anggaran tertuang dalam LPJ.
4. Kegiatan fisik di lapangan di setiap desa sampai tahapan kesatu, kedua dan ketiga.
Tahapan selanjutnya skala prioritas Inspektorat dalam pengawasan atau pemeriksaan di th 2019 adalah kegiatan pembangunan fisik dan administrasi th 2019.

Program di th 2019 Inspektorat Kab.Buru juga melakukan pengawasan secara maksimal di 10 Kecamatan meliputi 82 Desa Sekabupaten Buru.

Kemudian Beliau menambahkan terkait ada hal-hal indikasi atau temuan yang di dapat di lapangan, maka akan di tuangkan dalam laporan hasil pemeriksaan yang selanjutnya akan di rekomendasikan ke Pemerintah (Bupati), dan apabila ada indikasi temuan bersifat administrasi akan di selesaikan secara ketentuan yang di atur dalam ketentuan Bupati, kemudian jika ada temuan yang merugikan Pemerintah Daerah maupun Negara dalam penggunaan anggaran dana desa oleh pengguna anggaran (Kepala Desa dan staf) maka hal tersebut akan di limpahkan perkaranya melalui aparat penegak hukum.

Selain itu juga di samping pelaksanaan pengawasan berdasarkan piket, Inspektorat juga akan melakukan pemeriksaan khusus atas laporan dan informasi masyarakat, Ormas,dan unsur lain yang berkepentingan dan dapat di pertanggung jawabkan dengan bukti bukti yang riil sebagai bahan bukti fakta hukum sebagai bahan laporan ke badan Inspektorat.

Selanjutnya Inspektorat akan membentuk tim khusus dalam melakukan pemeriksaan di tkp untuk mengidentifikasi besar kecilnya indikasi penyalahgunaan anggaran dana desa (add / dd ).

Maksud dan tujuannya untuk meminimalisir tingkat penyalahgunaan keuangan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan dana bantuan desa di Kab.Buru, guna terwujudnya Indonesia bersih dari korupsi menuju Indonesia aman nyaman, masyarakat sejahtera.(Team)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini