MEDIA PURNA POLRI,KALTENG- Meski belum dipastikan telah terjadi pencemaran Lingkungan ada baiknya Dinas BLHD Murung Raya dan atau BLHD Prov Palangka Raya Kalimantan Tengah baiknya segera cek lapangan pada Operasi Tambang PT IMK guna mengantisipasi potensi terjadinya Pencemaran Lingkungan akibat Blasting PT Tambang IMK lokasi Desa Bantian Kec Sungai Babuat.

Hal ini perlu dilakukan setelah Tim MP Polri cek lapangan tepatnya lokasi Blasting PT IMK pada tgl 20-21 Mei yang lalu melihat langsung lokasi terkait setelah mendapat informasi dari warga setempat.

Meski belum bisa memastikan telah terjadi Pencemaran Lingkungan khususnya Batu Mutu Air yang terlihat warna Air berubah dari Bening menjadi Putih dan Kehijauan disekitar lokasi Blasting dan sekitarnya.

Untuk memastikan ada tidaknya Pencemaran Lingkungan khususnya dugaan Pencemaran Air kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kab Murung Raya yang perlu turun tangan untuk uji Lab terbuka tentang Baku Mutu Air sesuai standard Kesehatan bagi makhluk hidup khususnya Manusia.

Diharapkan uji Lab dan cek Lapangan disertakan lembaga dan atau kelompok masyarakat dan LSM LH serta Media Independen untuk menjaga obyektifitas hasil ujinya,selain adanya UU KIP dan UU Pelayanan Publik agar validitas hasil Uji bisa netral dan murni tidak dipengaruhi unsur kepentingan pihak manapun.

Lokasi berada diwilayah Desa Bantian Kec Sungai Babuat Kab Murung Raya Kalimantan Tengah,belum potensi reklamasi paska Tambang yang belum menutup kembali bekas kolam-kolam Tambang tampak mengangga dibeberapa tempat yang belum diketahui persis apakah bekas galian PT IMK atau pihak lain,kondisi ini menambah potensi kerusakan Lingkungan hidup dan rusaknya SDA makin besar.

Kondisi ini tentu kontradiksi dengan UU No 32 th 2009 dan turunnya tentang Lingkungan Hidup,dampaknya akan kembali kepada manusia disaat curah hujan berdebet tinggi,selain koloni dan habitat makhluk lain yang bersimbiosis mutualisma dengan manusia terancam punah,siapa yang bertanggung jawab bila alam telah rusak oleh tangan manusia.

Dari sisi legalitas badan hukum PT IMK yang merupakan Badan Hukum BUMN berupa Tambang PKP2B ini masih dikonfirmasi Tim MP Polri,seperti akta Notaris,Terdaftar di Kemenkum-HAM,Izin andal,Izin Penggunaan Alat Berat,izin Lahan 1 dan lahan 2,izin Depnakertrans,BPJS,izin Limbah B3,registrasi driver alat berat,izin Dishub,daftar pengurus perusahaan,daftar pemegang Saham,NPWP,PNBP,retribusi Daerah,Pajak Daerah,CSR,dan lain bertalian dengan operasi Badan Hukum Tambang,termasuk IPPKH yang menjadi dasar beroperasinya PT Tambang secara umum dan resmi.

Pengalaman konfirmasi di lain Badan Hukum Usaha Tambang terjadi kejanggalan ada Badan Hukum Usaha Tambang Operasi sudah lebih dari 20 th ternyata IPPKH baru keluar th 2017 lalu,jadi selama puluhan tahun Operasi Tambang diduga tanpa Izin resmi,tentu temuan mpp itu cukup mengagetkan dan tabrakan dengan Psl 158 dan 161 UU No 4 th 1999 tentang Pertambangan,akankah hal ini terus dibiarkan,kita tunggu jawabanya dari para pihak pemangku kewenangan di Negeri ini. (Tim MPP)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini