MEDIA PURNA POLRI,KEPSUL- BPK RI Perwakilan Maluku Uatra, menemukan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 54.056.300,00 tahun anggaran 2017 diduga fiktif. Kenapa tidak, Bendahara pengeluaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Maluku Utara telah melakukan pemalsuan bukti boarding pass dan nota hotel yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan data yang dikantongi Media Purna Polri, Sabtu (18/5/2019), menyebutkan, bukti perjalanan dinas yang tidak ditemukan BPK karena tidak terdaftar di manifest maskapai penerbangan sebesar Rp 28.247 000,00, masing-masing berinisial SP sebesar Rp 14.123.500,00 dan inisial BD sebesar Rp 14.123.500,00. Bukti tiket hotel itu diberikan oleh Kadis Satpol PP dan Kebakaran Suhardi Gailea (SG), karena yang bersangkutan tidak melakukan perjalanan dinas.

Selain itu, BPK juga menemukan bukti perjalanan dinas yang tidak sesuai boarding pass sebesar Rp 54.056.3000,00, dengan masing-masing pelaku perjalana dinas berisial SG sebanyak dua kali sebesar Rp 40.056.000,00 dan berinisial YG sebesar Rp 14.000.300,00.

Tidak hanya itu, BPK juga menemukan harga tiket yang digunakan sebagai pertanggung jawaban tujuh orang pelaku perjalanan dinas lebih mahal daripada harga tiket di manifest penerbangan sebesar Rp 12.138.000,00. Nilai pembayaran di SPJ sebesar Rp 23.187.000,00, sedangkan nilai di manifest sebesar Rp 11.049.000,00.

Hal yang sama juga terjadi di Kasubag Keuangan Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kepsul yang juga diduga membuat nota toko palsu yang mengakibatkan anggaran senilai Rp 537.716.837,00 fiktif.

Dihadapan BPK, Bendahara mengakui bukti nota toko dan cuci mobil dibuat sendiri. dia dibantu oleh Bendahara Pembantu dan beberapa staf Bagian Umum dan Perlengkapan Setda . Begitu juga dengan nota pembelian alat listrik dan elektronik di toko SA, pun dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan beberapa staf,mereka melakukan hal itu atas perintah atasan.

Selain itu, pihak toko SR dan JI mereka mengakui bahwa, bukti nota belanja dan nota-nota tersebut bukan nota yang dikeluarkan oleh pihak toko, begitu juga stempel yang ditunjukkan juga bukan stempel yang dimiiiki oleh pihak toko.

Tidak hanya itu, tulisan di nota bukti transaksi juga bukan tulisan petugas toko. Pemilik toko, sejak Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda dijabat oleh MMA 2015 lalu, tidak ada lagi transaksi dengan lagi Bagian Umum dan Perlengkapan Setda. Sebab, bendahara pengeluaran sebelumnya masih memiliki hutang dengan pihak toko.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh LS dan AR , mereka tidak pernah mengeluarkan nota kwitansi yang digunakan sebagai bukti belanja pencucian mobil. Selain itu berdasarkan pemeriksaan atas buku daftar mobil yang pernah dicuci juga menunjukkan bahwa tidak ada satupun mobil yang dinyatakan dalam nota terdapat dalam daftar mobil yang telah dicuci.

Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (HPMS), Cabang Ternate Armin soamole, mengatakan, oknum-oknum yang sudah terbiasa melakukan tindak amoral yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara terus terjadi, di sebabkan karena tidak ada tindakan hukum dari pihak penegak hukum di wailayah Kabupaten Kepulauan Sula.

Dengan maraknya dugaan tindak pidana korupsi ini penegak hukum harus memberi efek jera terhadap oknum yang terindikasi korupsi,“Maka Saya mengharapkan agar penegak hukum baik Polres dan Kejaksaan untuk memproses berbagai kejahatan keuangan Negara yang terjadi di Kepsul,”Tegas Armin. (Isto)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini