MEDIA PURNA POLRI,JAKARTA – Kepala Panti Sosial Bina Laras (PSBL) Harapan Sentosa 3, Sarima menyambut baik kunjungan yang dilakukan sejumlah perwakilan negara sahabat. Kedatangan mereka merupakan bagian dari kegiatan Election Visit Program (EVP) yang digagas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan melibatkan pemantau asing, perwakilan duta besar negara sahabat, LSM dari luar maupun dalam negeri, dan lainnya.

Kepala PSBL Harapan Sentosa 3, Sarima mengungkapkan, kedatangan mereka bertujuan untuk memantau pelaksanaan pemilu di panti sosial binaannya. “Mereka terkagum-terkagum dan bertanya “kok bisa orang dengan gangguan jiwa menyoblos”, “bagaimana caranya?”, ya pastinya mereka mengapresiasi pelaksanaan pemilihan umum di dalam panti,” ujar Sarima pada Rabu (17/4).

“Kemudian saya informasikan kepada mereka bahwa sebelumnya pihak panti sudah melakukan sosialisasi kepada warga binaan. Terus juga kepada pendampingnya. Itu semua perlu ketekunan. Tapi kan hasilnya warga binaan bisa menggunakan hak pilihnya,” tambahnya.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Timor Leste Maria Virna Ermelinda keikutsertaan pemilih dengan disabilitas mental menjadi satu poin penting dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

“Saya melihat ini sebagai sistem demokrasi yang sangat bagus. Ini juga menjadi suatu kebanggaan, merehabilitasi orang dari nol, dari yang dia tidak bisa apa-apa, terus sampai dia bisa mengerti, dan dia bisa mengambil suatu keputusan,” ungkap Maria.

“Ini sesuatu yang sangat perlu dipelajari bahwa pemilu serentak itu tidak gampang, berarti itu perlu kerja keras, artinya dibutuhkan banyak energi,” tambahnya.

Program EVP merupakan agenda yang telah dilangsungkan KPU sejak Pemilu 2014. Adapun tujuan penyelenggaraan EVP adalah untuk memperlihatkan ke banyak pihak bahwa Pemilu Indonesia berlangsung transparan, terbuka untuk disaksikan seluruh pihak.

Diharapkan dengan melibatkan perwakilan negara sahabat, dapat menjadi sebuah langkah untuk membuktikan Indonesia menyelenggarakan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.(Dessi)

Loading...
Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini