MEDIA PURNA POLRI,KALTENG- Sesuai surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tertanggal, 5 Juni 2018, Dunia Pendidikan SMK/ SLB/ SMA se Kalimantan Tengah tidak lagi di nyatakan bebas dari segala pungutan dari siswa dan murid yang ingin melanjutkan ke sekolah menegah atas sederajat.

Hasil pantauan dan konfirmasi wartawan media purna polri (mpp) di beberapa Sekolah SMK, SMA, SLB yang berada di Kota Buntok dan sekitar di Kabupaten Barito Selatan, di duga pungutan dana dan sumbangan Dana kepada siswa siswa murid sekolah juga cukup bervariasi menyesuaikan kemampuan orang tua murid.

Yang terhimpun informasi dari masyarakat di duga pungutan dana kepada siswa murid di sekolah SMKN I Buntok Rp 50 ribu / siswa/ bulan,di sekolah SMAN 2 Buntok Rp. 50 ribu/ siswa/bulan dan di sekolah SMKN 2 wilayah Sababilah Rp. 40 ribu /siswa/bulan dan di sekolah SMAN I Buntok Rp. 60 ribu/ siswa/bulan.

Semua pungutan tersebut kelihatan nya bervariasi penyesuaian kemampuan katanya sebut salah satu guru ketika wartawan mpp, konfirmasi melalui A.SYAFUDI selaku Kabid Pengembangan SMA Provinsi Kalteng, sebut nya tolong di konfirmasi dulu ke bebarapa sekolah dan lihat surat edarannya atau petunjuk nya, Urainya.

Wartawan mpp mencoba konfirmasi langsung ke Hery Purwanto, Spd,Mpd, selaku Kepala Sekolah SMAN I Dusun Selatan,memang benar pihak kami melakukan sumbangan keseluruh siswa siswi murid di SMAN I Buntok, itu berdasarkan Surat Edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, untuk melakukan pungutan ke seluruh siswa siswi murid di SMAN I dusun selatan, Urainya.

Pungutan itu sebesar Rp. 60.000,-/ siswa /bulan., Terang nya Pungutan Rp. 60 ribu/ siswa/ bulan tersebut, di pergunakan untuk keperluan sekolah dan makan-makan juga untuk guru-guru kreatif serta menghadapi pestival besar biaya nya di tahun 2019 ini dan pungutan tersebut bagi orang tua siswa yang sudah membayar dari bulan Januari s/d bulan Desember.

Selama setahun kami berikan keringanan 2 bulan tidak membayar pada bulan juli dan Desember, Jelasnya.

Tapi ketika wartawan mpp menanyakan berapa dana besaran dana BOS yang di kucurkan oleh pusat, Dia menyebutkan Dana Bos pusat tidak mencukupi untuk kebutuhan sekolah, soal dana Bos Kabupaten dan provinsi sudah di hapus.

SMA sekarang cuman mendapatkan Kucuran Dana BOS dari Pusat, itupun sudah cukup untuk menutupi keperluan di sekolah kami dengan Jumlah 756 siswa siswi yang pada sekolah kami,dengan nada kesal dia kedatangan seorang insan pers yang mempertanyakan tentang hal pungutan itu, kalau melihat dasar Pungutan dana atau sumbangan dana yang ke murid siswa siswa sekolah tersebut.

Yang menjadi pertanyaan beberapa masyarakat di sekolah terjadi lagi pungutan, itulah , inilah ,heran dan bingung ucap warga dan orang murud yang enggan di korankan nama nya.

Padahal kalau kita melihat dari sisi surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 79034 / A A 4/ HK/2017 tgl 6 Desember 2017 perihal penjelasan mengenai ketentuan Larangan Pungutan di SMA / SMK/SLB yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 82954 /A A 4/HK /2017. tgl 22 Desember 2017,perihal penjelasan mengenai Ketentuan Larangan Pungutan Di SMA / SMK / SLB yang di tujukan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Se Indonesia. (Tif)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini