MEDIA PURNA POLRI,PALEMBANG- Yang dimaksud dengan penyalahgunaan yang melampaui batas adalah melaksanakan kegiatan atau bertindak di luar batas kewenangan yang tercantum dalam undang-undang. Dalam pasal 1 ayat 3 UU No. 37 tahun 2008 tertulis : “yang melampaui wewenang atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut atau termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.” Penyalahgunaan kewenangan meliputi campur aduk wewenang yang dilakukan, wewenang yang melampaui batas dan tindakan sewenang-wenang.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang tindakan penyalahgunaan kewenangan diantaranya. Pandangan salah tentang wewenang yang diembannya,seorang pejabat atau pemimpin terkadang suka salah pandangan dan beranggapan kalau ia memiliki jabatan tinggi akan bebas bertindak sesuka hati. Atau memiliki wewenang tidak terbatas atau bebas.

Padahal memiliki jabatan yang tinggi, wewenangnya makin tinggi bukanlah merupakan kekuasaan pribadi. Moral dan mental yang lemah,maksudnya adalah seseorang yang diberikan wewenang atau jabatan tinggi namun memiliki moral dan mental pencuri misalnya, tidak akan dapat mengemban amanah dan menjalankan tugas sesuai wewenangnya.

Pengawasan yang lemah,kurangnya pengawasan dari atas dan pihak-pihak yang terkait, misalnya dalam pengawasan anggaran. Memungkinkan terjadinya penyelewengan oleh pejabat atau pemimpin yang akan menjadikan masyarakat menjadi penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultuter.

Dalam penelusuran Tim MPP di Kecamatan Ilir Barat ll Palembang saat menjumpai A.Halim M.selaku Camat Ilir Barat ll terkait keterangan yang di terima Tim MPP adanya Dugaan keras penyalahgunaan wewenang jabatan diantaranya,Diduga dalam penggunanan anggaran belanja Kecamatan Ilir Barat ll sumber Dana APBD Kota Palembang dalam penggunan setiap tahunnya hanya di lakukan oleh A.Halim M oknum Camat dan Dedi oknum Bendahara rangkap jabatan Plt Kasubag Kepegawaian tanpa melibatkan staf atau pegawai di jajaran Kecamatan Ilir Barat ll.

Dana pemeliharaan kantor Diduga tidak pernah di realisasikan terutama dana pemeliharaan AC yang saat ini sangat memprihatinkan karena kondisi AC sudah panas semua dan yang lebih ironis ada 4 kendaraan roda dua saat ini di serahkan kepada ke empat tenaga honorer yang semua itu anak,menantu dan keponakan Camat A.Halim M.dan juga bahan dasar untuk seragam pegawai Kecamatan yang di terima oleh setiap pegawai dasar pakaian ukuran 2.5 m.

Camat Ilir Barat ll A.Halim M saat di kompirmasi Tim MPP selasa (15.01.2019) terkait tentang anggaran belanja Kecamatan sumber Dana APBD Kota Palembang dan belanja dasar pakaian tahun 2018 menerangkan”semua itu kegiatan Pemkot bidang Kepegawaian jadi silakan tanya bidang kepegawaian Pemkot”terang A.Halim M”saya sibuk ada jadwal mau dinas luar,kegiatan profinsi” tambahnya.”Bapak selaku Camat di bawah Walikota,ada hubungan apa dengan kegiatan provinsi”tanya MPP.

Daat di tanya dan di beri tanggapan oleh Tim MPP Camat Ilir Barat ll tidak memberikan jawaban dalam penelusuran Tim MPP tentang Dugaan keras menyalahgunakan wewenang jabatan Camat Ilir Barat ll semangkin terlihat karena ada beberapa alasan yang di nilai Tim MPP tidak wajar diantaranya,setiap kegiatan belanja penggunaan anggaran Kecamatan diduga tidak jelas siapa PPK,PPTK dan yang menerima dan juga yang lebih aneh lagi dijumpai salah satu tenaga administrasi untuk pelayanan umum jika ada masyarakat yang akan membuat atau mengurus surat,ternyata tenaga tersebut yang sudah terhitung empat tahun ini pensiun yang masih di fungsikan oleh oknum Camat,ini menjadi tanya besar karena begitu banyak pegawai di Kecamatan tersebut yang berdasarkan pendidikan dan golongan pasti mampu untuk menjalankan tugas tersebut tetapi tidak di fungsikan oleh oknum Camat.

DIDUGA akibat kurang pengawasan Camat Ilir Barat ll sarat salahgunakan wewenang jabatan untuk KKN.                      (MPP-Alfajri)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini