MEDIA PURNA POLRI,KALTENG- Surat Ijin kerja perawat hanya boleh dilakukan oleh pemegang SIKP sesuai lokasi yang tercantum dalam ijin tersebut,perawat tidak boleh praktek keliling diluar ijin dalam SIKP dengan alasan kemanusiaan,mengingat Puskesmas saat ini sudah tersedia disetiap Kecamatan bahkan ada Puskesmas pembantu disetiap Desa wilayah Kab Bartim khususnya dan setiap Kabupaten di NKRI pada umumnya.

Copy STR dan SIKP oknum perawat Kl yang diberi tugas kerja perawat disalah satu Puskesmas di Barito Timur,diduga Kl melakukan pengobatan di luar jam dinas alias praktek jalanan,nah ini praktek di luar ijin SIKP bagaimana PK Dinkes Bartim Tenaga Kesehatan yang praktek diluar jalur alias praktek diduga tidak resmi,mending jika tidak menimbulkan kerugian pihak pasien,jika terjadi kerugian pihak pasien siapa yang harus bertanggung jawab.

Praktek Tenaga Kesehatan wajib STR,SIKP,Sertifikasi,agar dalam prakteknya tidak merugikan pasien,Pemerintah sudah berupaya meningkatkan SDM Tenaga Kesehatan mestinya didukung seluruh Tenaga Kesehatan dengan tidak melalukan praktek kesehatan diluar aturan yang berlaku.

Harus diingat praktek Tenaga Kesehatan menyangkut jiwa manusia,salah dalam pengobatan bisa fatal bagi pasien,dampak yang paling buruk diantaranya dapat menimbulkan hilangnya nyawa seseorang.

Tim mpp sempat meminta penjelasan salah seorang dokter yang aktif di wilayah Barito Timur,singkatnya PkDr G menjelaskan tenaga Kesehatan Perawat harus praktek sesuai SIKP atau SIP-P atau Perawat Praktik Mandiri,tidak boleh praktek di luar ijin,mungkin tempo dulu Tenaga Kesehatan bisa praktek keliling,sebab langkanya Tenaga Kesehatan atau lembaga Kesehatan seperti Puskesmas sekarang hal itu sudah dapat diatasi khususnya wilayah Barito Timur fasilitas Kesehatan sudah cukup banyak,demikian pula Tenaga Kesehatan makin banyak jumlahnya,Ungkap Dr G kepada Tim mpp mengakhiri penjelasanya didalah satu Klinik Kesehatan Tamiyang Layang Barito Timur(17-01-2019).

Dalam SIKP oknum Kl pun dipertanyakan dasar pembuatanya oleh Dinkes Bartim,karena SIKP dibuat th 2017 mestinya dasar pembuatan berdasarkan Permenkes No 73 th 2014 bukan Permenkes lama th 2010, karena di Permenkes baru th 2014 Perawat praktek disyaratkan anggota Konsili Perawat Indonesia dan memiliki sertifikasi khusus,dengan dasar Permenkes th 2014 tersebut muncul pertanyaan apakah SIKP atas nama oknum Kl secara administrasi sah.

Hal SIKP harus menjamin kepastian hukum dan dibuat harus berdasarkan Permenkes terbaru,sesuai dengan perundangan yang berlaku,hal ini penting sejalan dengan perkembangan dunia kesehatan,munculnya berbagai jenis penyakit yang baru memerlukan keahlian khusus dari Tenaga Kesehatan,ini pentingnya administrasi Kesehatan dipenuhi agar semua pihak tidak ada yang dirugikan atau bahkan sampai nyawa melayang.(Team Mpp)

Loading...
Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini