MEDIA PURNA POLRI,SULSEL — Mantan Kepala Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan FH (60) bersama dengan dua aparatnya yakni Kepala Urusan Keuangan Desa Tinggimae, RM (31) dan Sekretaris Badan Pengawasan Desa (BPD) Desa Tinggimae AP (52), ditahan di Mapolres Gowa setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan Pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD).

Kapolres Gowa, AKBP Shinti Shilitonga mengatakan, ditetapkannya ketiga pelaku sebagai tersangka berdasarkan pengembangan hasil temuan yang dilakukan Inspektorat setelah melakukan audit penggunaan Anggaran Dana Desa tahun 2016 dan tahun 2017.

“Hasil ungkap ini merupakan kerjasama yang dilakukan Polres Gowa bersama Inspektorat Pemkab Gowa selaku Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah, (APIP, red),” ungkap AKBP Shinto Shilitonga saat menggelar jumpa pers di Gedung Merah Putih Mapolres Gowa, Rab, (26/12/18).

Akibat perbuatan ketiga tersangka, negara mengalami kerugian sebesar Rp773.657.978.

“Berdasarkan hasil audit terhadap penggunaan Dana Desa Tinggimae, diketahui mencapai kerugian negara hingga sebesar Rp. 773.657.978, utamanya dalam penggunaan DD tahun 2016 dan 2017,” tutur Pak Kapolres.

Adapun kronologisnya berawal dari dana DD(Dana Desa) yang diperuntukkan untuk pembangunan jalan tani, namun faktanya pelaku hanya mengerjakan sebagian kecil, bahkan dengan berani membuat pertanggungjawaban laporan fiktif seolah-olah pembangunan itu telah dilaksanakan.

Sejumlah barang bukti pun berhasil diamankan dari pelaku, diantaranya 2 rekening koran, laporan realisasi APBD tahun 2016-2017, 11 buah stempel berbagai toko, 9 buah buku tabungan, 4 lembar kwitansi, 2 lembar slip setiran, sebuah laptop dan komputer serta printer.

“Penyidik juga mengamankan dari pelaku 8 blok nota kosong berbagai macam toko dan 4 buah buku catatan pengeluran dan pemasukan,” jelas Shinto.

Kapolres juga menyebutkan, pihaknya akan mengembangkan kemana saja dana-dana tersebut disalurkan dan memberlakukan “Reversel Evidence”, yakni dengan menyita seluruh uang yang ada di rekening pelaku, untuk dibuktikan, uang tersebut bukanlah hasil dari kejahatan.

“Jadi kami menghimbau kepada seluruh aparatur desa dan lurah agar senantiasa mengelola ADD yang diberikan negara dengan benar dan tepat, sesuai peruntukkannya yakni untuk kemakmuran masyarakat,” tegas Shinto Silitonga.
Akibat perbuatannya, ketiga pelaku kini dijerat dengan Pasal 2 subs Pasal 3 UU No.20 Tahun 2001 ttg perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun.(MPP SULSEL).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan tulis komen anda!
Masukkan nama anda disini